Selama ini menjaga hutan sering dipandang bertentangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bengkulu Utara mencoba mengubah paradigma tersebut melalui pengesahan Dokumen Rencana Aksi IAD-ASA dan peluncuran Blended Finance Model (BFM). Pendekatan ini mengintegrasikan perhutanan sosial ke dalam pembangunan daerah sekaligus membuka akses pembiayaan bagi kelompok usaha masyarakat agar pelestarian hutan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Pemadaman listrik massal yang melanda Sumatra dan Jawa bukan sekadar gangguan teknis sesaat. Di balik gelapnya rumah-rumah warga, tersimpan persoalan yang lebih besar: ketergantungan Indonesia pada energi fosil, rapuhnya jaringan listrik yang tersentralisasi, hingga lambannya pengembangan energi terbarukan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha dan masyarakat umum, tetapi juga perempuan yang menanggung beban ganda akibat polusi, penyakit, dan kerja perawatan yang tak terlihat. Ketika sistem energi gagal, siapa sebenarnya yang paling banyak membayar harganya?
Merawat orang tua di masa tua sering kali dianggap sepenuhnya tanggung jawab keluarga. Namun ketika satu anak harus menanggung seluruh beban perawatan sendirian, stigma sosial dan minimnya dukungan negara membuat situasi semakin berat. Sementara Indonesia mulai memasuki era masyarakat menua, negara-negara seperti Swedia, Jerman, dan Jepang telah membangun sistem long-term care yang membantu lansia tetap hidup bermartabat tanpa membebani keluarga secara berlebihan. Lalu, kapan Indonesia siap beralih dari sekadar bantuan sosial menuju sistem perawatan lansia yang lebih berkelanjutan?
Bagaimana rasanya menjadi anak perempuan yang harus merawat orang tua sambil menanggung luka masa lalu? Atau mencintai seseorang yang oleh masyarakat dianggap salah? Dalam Bau Tubuh Perempuan, Ester Pandiangan mengajak pembaca menyelami sisi-sisi kehidupan perempuan yang kerap disembunyikan di balik norma, rasa bersalah, dan tuntutan sosial. Lewat bahasa yang lugas dan cerita yang intim, kumpulan cerpen ini tidak hanya menghadirkan kisah-kisah tentang cinta, keluarga, dan tubuh perempuan, tetapi juga menggugat ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar.
Mengapa 78 persen perceraian di Indonesia justru diajukan oleh perempuan? Di balik tingginya angka cerai gugat, tersimpan persoalan yang lebih dalam: ketimpangan relasi dalam rumah tangga, kekerasan, penelantaran ekonomi, hingga meningkatnya kesadaran perempuan atas hak-haknya. Apakah fenomena ini menandakan kegagalan sistem pernikahan kita dalam menciptakan relasi yang setara?
Kenapa banyak orang merasa sah-sah saja ketika seorang bule mengoreksi cara kita berbahasa, tetapi cepat tersinggung jika kritik serupa datang dari sesama orang Indonesia? Polemik video seorang kreator kulit putih yang mengoreksi “Bahasa Jaksel” membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah ini sekadar soal tata bahasa, atau cerminan mentalitas kolonial yang belum benar-benar hilang?Bagaimana sejarah, kekuasaan, dan identitas berkelindan dalam cara kita memandang Bahasa serta mengapa campur kode justru bisa dibaca sebagai bentuk kebebasan, bukan ancaman.
Di tengah stigma yang masih melekat pada perempuan yang berbicara soal seksualitas, Ester Pandiangan memilih melawan dengan pena. Lewat buku-buku dan tulisannya, ia membongkar tabu, mengulas relasi secara kritis, sekaligus menghadapi berbagai stereotip yang kerap diarahkan kepadanya. Benarkah perempuan yang menulis tentang seks otomatis dianggap liar? Simak kisah Ester menepis stigma dan menghadirkan percakapan yang lebih jujur tentang seksualitas, relasi, dan pengalaman perempuan.
Setelah putus, tidak sedikit orang yang menuntut kembali hadiah, barang, bahkan biaya kencan yang pernah mereka keluarkan selama berpacaran. Namun, apakah tindakan tersebut sah secara hukum dan etis secara moral? Bagaimana status hadiah dalam hubungan asmara, fenomena “tagihan cinta”, hingga cara sehat menghadapi kenangan dan barang-barang mantan agar proses move on tidak berubah menjadi drama berkepanjangan.
Pakistan mengambil langkah progresif dengan menghapus pajak pembalut dan alat kontrasepsi demi menjamin akses kesehatan reproduksi yang lebih adil. Sementara itu, Indonesia justru menaikkan tarif PPN yang turut membebani produk menstruasi. Mengapa kebutuhan biologis perempuan masih diperlakukan sebagai barang konsumsi biasa?