WHA79 di Jenewa bukan sekadar forum kesehatan global. Di tengah gelombang anti-hak dan anti-gender yang makin menguat, para aktivis kesehatan, feminis, hingga pembela HAM mendesak dunia untuk tidak mundur dari agenda kesetaraan gender, hak kesehatan reproduksi, perlindungan lansia, hingga hak transgender.
Women News Network menegaskan media independen berskala kecil bukan pelengkap dalam ekosistem pers, melainkan garda penting penjaga demokrasi. Di tengah dominasi media arus utama yang mengejar trafik dan pasar, media kecil justru mengisi kekosongan isu-isu publik yang kerap terabaikan.
Transformasi digital membawa peluang besar, tetapi juga memunculkan risiko seperti disinformasi, ujaran kebencian, hingga eksploitasi anak. Melalui podcast Ruang Damai, AMSI dan UNESCO membuka ruang dialog lintas sektor untuk membahas masa depan tata kelola digital Indonesia yang transparan, adil, dan berbasis hak asasi manusia.
Kampanye #KickOutGBV mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan di sepak bola Indonesia melalui edukasi, klinik olahraga, dan kolaborasi lintas sektor untuk melawan kekerasan berbasis gender.
Perkawinan usia anak di Bengkulu bukan sekadar “pilihan keluarga”, melainkan alarm kemiskinan struktural dan kegagalan negara melindungi anak perempuan. Dari Mega yang menikah di usia 13 tahun hingga Seluma sebagai episentrum kasus, praktik ini terus berulang lewat nikah siri dan celah dispensasi kawin.
Peringatan Hari PRT Nasional 15 Februari 2026 kembali diwarnai kekecewaan. Janji Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum juga terwujud. Koalisi Sipil menilai DPR berlarut-larut, sementara PRT terus bekerja tanpa payung hukum yang melindungi dari kekerasan dan eksploitasi.
Alih-alih memperkuat perlindungan, aturan baru tentang budaya sekolah aman dan nyaman justru dikhawatirkan mengaburkan kekerasan di lingkungan pendidikan. Forum Pengada Layanan (FPL) menilai kebijakan ini berisiko melemahkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah, serta menggeser tanggung jawab negara dari perlindungan korban ke sekadar pengelolaan suasana belajar.
Di Bengkulu, satu perempuan menenun sendirian melawan kepunahan. Tenun bumpak, warisan Suku Serawai, kini bertahan di tangan Marleni, di tengah minimnya regenerasi dan abainya negara.
Ketika media dan buku dipajaki, akses pengetahuan ikut terancam. AMSI mengkampanyekan #NoTaxforKnowledge sebagai seruan penghapusan PPN media yang dinilai menghambat informasi berkualitas dan melemahkan demokrasi. Mengapa Indonesia justru menerapkan pajak pengetahuan tertinggi di ASEAN?