Perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga pengetahuan tradisional, pangan, sumber daya alam, dan keberlangsungan komunitas. Namun, hak kolektif mereka masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari keterbatasan dalam pengambilan keputusan hingga hilangnya akses atas wilayah kelola. Perlindungan hukum dinilai penting untuk memastikan hak perempuan adat diakui, dihormati, dan diwariskan lintas generasi.
Masyarakat desa mungkin tidak pernah memegang dolar atau bertransaksi valuta asing. Namun ketika rupiah melemah, merekalah yang paling dulu merasakan dampaknya: harga pupuk naik, solar melonjak, hingga bahan pangan semakin mahal. Di balik romantisasi desa sebagai “benteng krisis”, ada ketergantungan struktural yang selama ini diabaikan negara.
Setahun pertama kepemimpinan Helmi Hasan diwarnai krisis BBM, polemik pajak, hingga gelombang demonstrasi. Namun laporan media intelligence justru mencatat 83 persen sentimen positif dan jutaan interaksi digital. Angka angka itu tampak impresif—bahkan spektakuler untuk ukuran Bengkulu. Tetapi benarkah dominasi pujian menandakan demokrasi yang sehat? Ataukah ia sekadar menunjukkan narasi yang terkelola rapi, sementara kritik berjalan lebih sunyi?
Ketika jalan ke TPA dibiarkan rusak bertahun-tahun, para sopir truk sampah memilih berbicara dengan cara yang tak sopan: menurunkan sampah di halaman kantor wali kota. Respons negara? Cepat menuding pelanggaran, lambat mengakui kelalaian. Tulisan ini membaca peristiwa Bengkulu lewat kacamata etika politik, ruang publik, dan kegagalan birokrasi mendengar—dari Judith Butler hingga Al-Mawardi. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya soal cara protes, tetapi tentang siapa yang dianggap pantas didengar.
Narasi “kuliah itu scam” dianggap sebagai kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Masalah utamanya bukan pada keberadaan pendidikan tinggi, melainkan pada kegagalan sistem dalam menyerap lulusan ke dunia kerja serta kurangnya arahan bagi mahasiswa pasca-wisuda.
Saat sebuah mesin dilatih untuk menjadi “edgy” dan “unfiltered” menggunakan data dari sudut-sudut internet yang penuh kebencian, “teknologi tinggi” yang dijanjikan hanyalah topeng bagi low-key misogyny (misogini terselubung) yang sudah lama kita perjuangkan dan terus lawan di dunia nyata.
Negara bilang ini dekolonisasi hukum. Tapi mengapa tubuh perempuan justru makin diawasi?
KUHP 2026 tak hanya mengatur kejahatan, tapi juga masuk ke ranah privat: rahim, relasi intim, hingga suara kritis. Ketika hukum hidup, siapa yang benar-benar dilindungi—dan siapa yang dikontrol?
Lebih dari 13 ribu kasus kekerasan dalam enam bulan, satu perempuan dibunuh setiap dua hari, dan KDRT masih jadi ruang paling berbahaya. Refleksi akhir 2025 ini mengajak kita menggugat normalisasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia—membaca data sebagai alarm, memahami femisida sebagai kontrol patriarki, dan menegaskan bahwa rasa aman bukan bonus, melainkan hak.
Kasus pembunuhan terhadap perempuan terus meningkat dan sering kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Fenomena ini disebut femisida, tindakan ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Media, masyarakat, dan lembaga sosial memiliki peran untuk bergerak bersama mencegahnya, membangun kesadaran publik, serta menciptakan ruang hidup yang aman dan setara bagi perempuan Indonesia.